Augustinus Judianto Divonis Bebas

Dream
January 17, 2020
Protocol Gubernur Jawa Barat dalam menangani virus corona
March 17, 2020

Menjadi seorang terdakwa tampaknya tidak pernah dibayangkan oleh semua orang khususnya Augustinus Judianto, seorang Komisaris PT. Gatramas Internusa yang tersandung masalah dugaan tindak pidana korupsi akibat kasus pinjaman kredit modal kerja kepada Bank Sumsel Babel. Masalah berawal ketika PT. Gatramas Internusa (PT. GI) belum dapat melaksanakan kewajibannya membayar hutang selaku Debitor kepada Bank Sumsel Babel selaku Kreditor, diantaranya karena masih ada claim yang belum dibayarkan oleh PT. Rekayasa Industri (PT. REKIND) kepada PT. Gatramas Internusa (PT. GI). Lalu diadakanlah rapat pembahasan rencana perdamaian antara debitor dan kreditor, yang dimana PT. Gatramas Internusa dengan itikad baik mengajukan Rencana Perdamaian kepada Para Kreditor termasuk Bank Sumsel Babel yang telah diajukan dan ditandatangani, pada tanggal 03 November 2016.

Rencana Perdamaian tersebut tidak berjalan sesuai harapan, karena tepat pada tanggal 7 November 2017, PT. Gatramas Internusa dinyatakan berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.sus-Pem.Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, tidak berhenti disitu, pailitnya PT. Gatramas Internusa juga mengakibatkan perubahan status Augustinus Judianto menjadi tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penerima fasilitas kredit modal kerja dari Bank Sumsel Babel kepada PT Gatramas Internusa senilai Rp 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah).

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum Terdakwa Ir. Augustinus Judianto adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas macetnya pembayaran kredit dari PT Gatramas Internusa kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel). Augustinus Judianto didakwa secara bersama-sama dengan Herry Gunawan (telah meninggal dunia) dengan dakwaan: (a) Telah melakukan kesalahan perbuatan perihal memberikan agunan atau jaminan, (b) kesalahan mengajukan tahap pencairan yang tidak sesuai fakta, dan (c) kesalahan karena tidak membayar pokok hutang beserta bunganya dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Sumsel Babel yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian daerah cq Bank Sumsel Babel sebesar 13 miliar rupiah lebih.

Pada saat pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Augustinus Judianto dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diancam dengan Pidana Penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan dan memutuskan dalam Putusan No, 21/Pid. Sus-TPK/2019/PN Plg. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur melawan hukum di atas, ditemukan fakta bahwa ketentuan Pasal 1338 Kitab Undangundang Hukum Perdata dan penjatuhan sanksinya diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedua pasal tersebut adalah mengatur mengenai perjanjian dan wanprestasi atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan hukum perdata, selain daripada itu bahwa ditemukan fakta di persidangan bahwa PT Gatramas Internusa dimana Terdakwa duduk sebagai Komisaris telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus.Pem.perdamaian/2017/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 07 Nopember 2017, dimana Kepailitan adalah termasuk dalam lingkup hukum harta kekayaan dalam lapangan hukum perdata, serta kedudukan dan kapasitas Terdakwa sebagai Komisaris PT Gatramas Internusa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 maka organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan adalah Direksi, berdasarkan pertirnbanqan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah pelanggaran ataupun kejahatan, sebab yang dilakukan oleh terdakwa merupakan wanprestasi dan merupakan perbuatan hukum perdata, dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);

Kemudian Majelis Hakim memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa Ir. Augustinus Judianto Bin Andiklas telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya namun perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana.
  2. Melepaskan Terdakwa Ir. Augustinus Judianto Bin Andiklas dari segala tuntutan hukum
  3. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan
  4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam Kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat dalam keadaan seperti semula
  5. Menetapkan Barang Bukti
  6. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada negara

Hingga saat ini seorang Augustinus Judianto selaku komisaris PT. Gatramas Internusa belum dapat merasakan tidur nyenyak dikarenakan belum sepenuhnya terbebas dari konflik hukum yang sedang dia alami dikarenakan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung tidak lama setelah putusan di Pengadilan Negeri Palembang dibacakan.

 

Penulis:

  • Arief Sujono
  • Deny Prasetyo